Cara Pengisian Formulir di CAT (Computer Assisted Test)

ketika akan mengisi formulir pendaftaran CPNS, usahakan diisi dengan benar, jika tidak maka akan berakibat fatal. maka sebaiknya baca dengan benar, dibawah ini

Informasi Data Pribadi
No. Induk Kependudukan : Isikan NIK atau No KTP atau Nomor Passport yang sesuai dengan identitas pendaftar

Nama                          : Isikan nama pendaftar sesuai dengan identitas (KTP/Passport)
Jenis Kelamin                  : Cukup jelas.
Tempat Lahir                  : Isikan tempat lahir sesuai dengan identitas pendaftar.
Tanggal Lahir                  : Pilih tahun yang sesuai, selanjutnya bulan dan tanggal dari kalender yang ada.
Alamat                          : Isikan alamat korespondensi surat menyurat, dan dilengkapi dengan kode pos yang jelas.
Nomor Telepon          : No. telpon rumah atau mobile phone (handphone).
Asal Institusi Pendidikan  : Isikan nama institusi pendidikan dengan lengkap, contoh : Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh November dsb.
Akreditasi                          : Isikan dengan A atau B sesuai dengan Akreditasi Universitas/Perguruan Tinggi atau tanda (-) untuk Universitas/Perguruan Tinggi Negeri
No Ijazah                          : cukup jelas.
IPK                                  : isikan IPK dengan cara menggunakan titik (.) decimal contoh 3.45
 
Informasi Lamaran
Instansi Pemerintah Kementerian/ Lembaga/ Daerah dan Instansi Lain (K/L/D/I) : ketik Instansi secara lengkap atau bagian dari nama instansi untuk menampilkan pilihan misal : Ketik KEPEG untuk menampilkan instansi Badan Kepegawaian Negara.
Pilih Lokasi kerja yang ada.
Pilih jabatan yang akan dilamar.
Pilih pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.
Selanjutnya Klik kirim pendaftaran jika sudah yakin dengan isian.

setelah anda membacanya, maka silahkan klik http://sscn.bkn.go.id

Daerah yang Membuka Lowongan CPNS 2014

Inilah Daerah yang membuka Lowongan CPNS 2014. (update tanggal 16 Agustus 2014)
mari kita persiapkan diri anda untuk mengikutinya.

1. Pemerintah Kab. Aceh besar
2. Pemerintah Kab. Pidie
3. Pemerintah Kab. Aceh Timur
4. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
5. Pemerintah Kab. Aceh Barat
6. Pemerintah Kab. Aceh tenggara
7. Pemerintah Kab. Simeulue
8. Pemerintah Kab. Bireuen
9. Pemerintah Kab. Aceh singkil
10. Pemerintah Kab. Aceh Barat daya
11. Pemerintah Kab. Gayo lues
12. Pemerintah Kab. Aceh tamiang
13. Pemerintah Kab. Nagan raya
14. Pemerintah Kab. Bener meriah
15. Pemerintah Kab. Pidie jaya
16. Pemerintah Kota Banda Aceh
17. Pemerintah Kab. Deli serdang
18. Pemerintah Kab. Karo
19. Pemerintah Kab. Tapanuli tengah
20. Pemerintah Kab. Simalungun
21. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
22. Pemerintah Kab. Dairi
23. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
24. Pemerintah Kab. Asahan
25. Pemerintah Kab. Nias
26. Pemerintah Kab. Toba samosir\
27. Pemerintah Kab. Nias Selatan
28. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
29. Pemerintah Kab. Pakpak Barat
30. Pemerintah Kab. Samosir
31. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
32. Pemerintah Kab. Padang Lawas
33. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
34. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
35. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
36. Pemerintah Kab. Nias Barat
37. Pemerintah Kab. Nias Utara
38. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
39. Pemerintah Kota Binjai
40. Pemerintah Kota Tanjung Balai
41. Pemerintah Kota Sibolga
42. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
43. Pemerintah Provinsi Riau
44. Pemerintah Kab. Bengkalis
45. Pemerintah Kab. Indragiri hulu
46. Pemerintah Kab. Indragiri hilir
47. Pemerintah Kab. Pelalawan
48. Pemerintah Kab. Rokan hilir
49. Pemerintah Kab. Siak
50. Pemerintah Kota Pekanbaru
51. Pemerintah Kota Dumai
52. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
53. Pemerintah Kab. Agam
54. Pemerintah Kab. Pasaman
55. Pemerintah Kab. Solok
56. Pemerintah Kab. Padang pariaman
57. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
58. Pemerintah Kab. Tanah datar
59. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
60. Pemerintah Kab. Dharmasraya
61. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
62. Pemerintah Kota Bukittinggi
63. Pemerintah Kota Padang Panjang
64. Pemerintah Kota Sawahlunto
65. Pemerintah Kota Solok
66. Pemerintah Kota Padang
67. Pemerintah Kota Payakumbuh
68. Pemerintah Kota Pariaman
69. Pemerintah Provinsi Jambi
70. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
71. Pemerintah Kab. Bungo
72. Pemerintah Kab. Merangin
73. Pemerintah Kab. Sarolangun
74. Pemerintah Kab. Tebo
75. Pemerintah Kab. Tanjung jabung Timur
76. Pemerintah Kota Sungai Penuh
77. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
78. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
79. Pemerintah Kab. Muara Enim
80. Pemerintah Kab. Lahat
81. Pemerintah Kab. Musi Rawas
82. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
83. Pemerintah Kab. Banyuasin
84. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
85. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
86. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
87. Pemerintah Kab. Empat Lawang
88. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
89. Pemerintah Kota Palembang
90. Pemerintah Kota Pagar Alam
91. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
92. Pemerintah Kota Prabumulih
93. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
94. Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung
95. Pemerintah Kab. Bangka
96. Pemerintah Kab. Belitung
97. Pemerintah Kab. Bangka Barat
98. Pemerintah Kab. Bangka tengah
99. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
100. Pemerintah Kab. Belitung Timur
101. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
102. Pemerintah Provinsi Bengkulu
103. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
104. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
105. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
106. Pemerintah Kab. Kaur
107. Pemerintah Kab. Seluma
108. Pemerintah Kab. Mukomuko
109. Pemerintah Kab. Kepahiang
110. Pemerintah Kab. Lebong
111. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
112. Pemerintah Kota Bengkulu
113. Pemerintah Provinsi Lampung
114. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
115. Pemerintah Kab. Lampung tengah
116. Pemerintah Kab. Lampung Utara
117. Pemerintah Kab. Lampung Barat
118. Pemerintah Kab. Tulang bawang
119. Pemerintah Kab. Tanggamus
120. Pemerintah Kab. Pesawaran
121. Pemerintah Kab. Pringsewu
122. Pemerintah Kab. Mesuji
123. Pemerintah Kota Metro
124. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
125. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
126. Pemerintah Kab. Bogor
127. Pemerintah Kab. Bekasi
128. Pemerintah Kab. Karawang
129. Pemerintah Kab. Garut
130. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
131. Pemerintah Kab. Ciamis
132. Pemerintah Kab. Indramayu
133. Pemerintah Kota Bandung
134. Pemerintah Kota Bogor
135. Pemerintah Kota Depok
136. Pemerintah Kota Cimahi
137. Pemerintah Kota Tasikmalaya
138. Pemerintah Kota Banjar
139. Pemerintah Provinsi Banten
140. Pemerintah Kab. Serang
141. Pemerintah Kab. Lebak
142. Pemerintah Kota Tangerang
143. Pemerintah Kota Cilegon
144. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
145. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta
146. Pemerintah Kab. Sleman
147. Pemerintah Kab. Gunungkidul
148. Pemerintah Kab. Kulon Progo
149. Pemerintah Kota Yogyakarta
150. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
151. Pemerintah Kab. Semarang
152. Pemerintah Kab. Kendal
153. Pemerintah Kab. Demak
154. Pemerintah Kab. Grobogan
155. Pemerintah Kab. Pekalongan
156. Pemerintah Kab. Batang
157. Pemerintah Kab. Tegal
158. Pemerintah Kab. Brebes
159. Pemerintah Kab. Pati
160. Pemerintah Kab. Jepara
161. Pemerintah Kab. Blora
162. Pemerintah Kab. Banyumas
163. Pemerintah Kab. Cilacap
164. Pemerintah Kab. Purbalingga
165. Pemerintah Kab. Banjarnegara
166. Pemerintah Kab. Magelang
167. Pemerintah Kab. Temanggung
168. Pemerintah Kab. Purworejo
169. Pemerintah Kab. Kebumen
170. Pemerintah Kab. Klaten
171. Pemerintah Kab. Boyolali
172. Pemerintah Kab. Sragen
173. Pemerintah Kab. Sukoharjo
174. Pemerintah Kab. Wonogiri
175. Pemerintah Kota Semarang
176. Pemerintah Kota Salatiga
177. Pemerintah Kota Pekalongan
178. Pemerintah Kota Tegal
179. Pemerintah Kota Magelang
180. Pemerintah Kota Surakarta
181. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
182. Pemerintah Kab. Sidoarjo
183. Pemerintah Kab. Jombang
184. Pemerintah Kab. Sampang
185. Pemerintah Kab. Pamekasan
186. Pemerintah Kab. Sumenep
187. Pemerintah Kab. Bangkalan
188. Pemerintah Kab. Bondowoso
189. Pemerintah Kab. Situbondo
190. Pemerintah Kab. Banyuwangi
191. Pemerintah Kab. Malang
192. Pemerintah Kab. Pasuruan
193. Pemerintah Kab. Probolinggo
194. Pemerintah Kab. Lumajang
195. Pemerintah Kab. Kediri
196. Pemerintah Kab. Tulungagung
197. Pemerintah Kab. Trenggalek
198. Pemerintah Kab. Blitar
199. Pemerintah Kab. Madiun
200. Pemerintah Kab. Magetan
201. Pemerintah Kab. Ponorogo
202. Pemerintah Kab. Bojonegoro
203. Pemerintah Kab. Tuban
204. Pemerintah Kab. Lamongan
205. Pemerintah Kota Surabaya\
206. Pemerintah Kota Malang
207. Pemerintah Kota Ppasuruan
208. Pemerintah Kota Blitar
209. Pemerintah Kota Madiun
210. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
211. Pemerintah Kab. Sambas
212. Pemerintah Kab. Sanggau
213. Pemerintah Kab. Sintang
214. Pemerintah Kab. Pontianak
215. Pemerintah Kab. Kapuas hulu
216. Pemerintah Kab. Ketapang
217. Pemerintah Kab. Bengkayang
218. Pemerintah Kab. Landak
219. Pemerintah Kab. Melawi
220. Pemerintah Kab. Sekadau
221. Pemerintah Kab. Kubu raya
222. Pemerintah Kab. Kayong Utara
223. Pemerintah Kota Pontianak
224. Pemerintah Kota Singkawang
225. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
226. Pemerintah Kab. Barito Utara
227. Pemerintah Kab. Barito Selatan
228. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
229. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
230. Pemerintah Kab. Pulang pisau
231. Pemerintah Kab. Gunung mas
232. Pemerintah Kab. Lamandau
233. Pemerintah Kab. Sukamara
234. Pemerintah Kab. Murung raya
235. Pemerintah Kab. Katingan
236. Pemerintah Kab. Seruyan
237. Pemerintah Kab. Barito Timur
238. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
239. Pemerintah Kab. Banjar
240. Pemerintah Kab. Tanah laut
241. Pemerintah Kab. Tapin
242. Pemerintah Kab. Hulu sungai Selatan
243. Pemerintah Kab. Hulu sungai tengah
244. Pemerintah Kab. Barito kuala
245. Pemerintah Kab. Tabalong
246. Pemerintah Kab. Kotabaru
247. Pemerintah Kab. Hulu sungai Utara
248. Pemerintah Kab. Tanah bumbu
249. Pemerintah Kab. Balangan
250. Pemerintah Kota Banjarmasin
251. Pemerintah Kota Banjar Baru
252. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
253. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
254. Pemerintah Kab. Berau
255. Pemerintah Kab. Kutai Barat
256. Pemerintah Kab. Kutai Timur
257. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
258. Pemerintah Kab. Mahakam ulu
259. Pemerintah Kota Samarinda
260. Pemerintah Kota Balikpapan
261. Pemerintah Kota Bontang
262. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
263. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
264. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
265. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
266. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
267. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
268. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
269. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
270. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
271. Pemerintah Kota Tomohon
272. Pemerintah Kota Kotamobagu
273. Provinsi Gorontalo
274. Pemerintah Kab. Pohuwato
275. Pemerintah Kab. Bone Bolango
276. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
277. Pemerintah Kota Gorontalo
278. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
279. Pemerintah Kab. Banggai
280. Pemerintah Kab. Buol
281. Pemerintah Kab. Banggai kepulauan
282. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
283. Pemerintah Kab. Banggai Laut
284. Pemerintah Kota Palu
285. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
286. Pemerintah Kab. Gowa
287. Pemerintah Kab. Wajo
288. Pemerintah Kab. Tana toraja
289. Pemerintah Kab. Maros
290. Pemerintah Kab. Sinjai
291. Pemerintah Kab. Bulukumba
292. Pemerintah Kab. Bantaeng
293. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
294. Pemerintah Kab. Takalar
295. Pemerintah Kab. Barru
296. Pemerintah Kab. Sidenreng rappang
297. Pemerintah Kab. Soppeng
298. Pemerintah Kab. Enrekang
299. Pemerintah Kab. Luwu Timur
300. Pemerintah Kab. Toraja Utara
301. Pemerintah Kota Makassar
302. Pemerintah Kota Parepare
303. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
304. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
305. Pemerintah Kab. Muna
306. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
307. Pemerintah Kab. Wakatobi
308. Pemerintah Kab. Buton Utara
309. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
310. Pemerintah Kab. Konawe kepulauan
311. Pemerintah Provinsi Bali
312. Pemerintah Kab. Buleleng
313. Pemerintah Kab. Jembrana
314. Pemerintah Kab. Klungkung
315. Pemerintah Kab. Gianyar
316. Pemerintah Kab. Karangasem
317. Pemerintah Kab. Bangli
318. Pemerintah Kab. Badung
319. Pemerintah Kab. Tabanan
320. Pemerintah Kota Denpasar
321. Pemerintah Provinsi NTB
322. Pemerintah Kab. Lombok Barat
323. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
324. Pemerintah Kab. Lombok Timur
325. Pemerintah Kab. Bima
326. Pemerintah Kab. Sumbawa
327. Pemerintah Kab. Dompu
328. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
329. Pemerintah Kota Mataram
330. Pemerintah Kota Bima
331. Pemerintah Provinsi NTT
332. Pemerintah Kab. Kupang
333. Pemerintah Kab. Belu
334. Pemerintah Kab. Timor Ttengah Utara
335. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
336. Pemerintah Kab. Sikka
337. Pemerintah Kab. Flores Timur
338. Pemerintah Kab. Ende
339. Pemerintah Kab. Ngada
340. Pemerintah Kab. Manggarai
341. Pemerintah Kab. Sumba Timur
342. Pemerintah Kab. Sumba Barat
343. Pemerintah Kab. Rote ndao
344. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
345. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
346. Pemerintah Kab. Sumba Barat daya
347. Pemerintah Kab. Nagekeo
348. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
349. Pemerintah Kab. Malaka
350. Pemerintah Kota Kupang
351. Pemerintah Provinsi Maluku
352. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
353. Pemerintah Kab. Buru
354. Pemerintah Kab. Kepulauan aru
355. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
356. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
357. Pemerintah Kab. Buru Selatan
358. Pemerintah Kab. Maluku Barat daya
359. Pemerintah Kota Aambon
360. Pemerintah Kota Tual
361. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
362. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
363. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
364. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
365. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
366. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
367. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
368. Pemerintah Kab. Pulau morotai
369. Pemerintah Kota Ternate
370. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
371. Pemerintah Provinsi Papua
372. Pemerintah Kab. Jayapura
373. Pemerintah Kab. Biak Numfor
374. Pemerintah Kab. Merauke
375. Pemerintah Kab. Jayawijaya
376. Pemerintah Kab. Nabire
377. Pemerintah Kab. Puncak jaya
378. Pemerintah Kab. Paniai
379. Pemerintah Kab. Boven digoel
380. Pemerintah Kab. Mappi
381. Pemerintah Kab. Asmat
382. Pemerintah Kab. Yahukimo
383. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
384. Pemerintah Kab. Tolikara
385. Pemerintah Kab. Sarmi
386. Pemerintah Kab. Keerom
387. Pemerintah Kab. Waropen
388. Pemerintah Kab. Supiori
389. Pemerintah Kab. Mamberamo tengah
390. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
391. Pemerintah Kab. Yalimo
392. Pemerintah Kab. Dogiyai
393. Pemerintah Kab. Puncak
394. Pemerintah Kab. Deiyai
395. Pemerintah Kab. Intan jaya
396. Pemerintah Kota Jayapura
397. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
398. Pemerintah Kab. Bintan
399. Pemerintah Kab. Karimun : Tidak Buka
400. Pemerintah Kab. Natuna : Tidak Buka
401. Pemerintah Kab. Lingga
402. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas : Tidak Buka
403. Pemerintah Kota Batam
404. Pemerintah Kota Tanjungpinang
405. Pemerintah Provinsi Papua Barat
406. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
407. Pemerintah Kab. Manokwari
408. Pemerintah Kab. Teluk bintuni
409. Pemerintah Kab. Maybrat
410. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
411. Pemerintah Kota Sorong
412. Pemerintah Kab. Mamuju Utara
413. Pemerintah Kab. Mamuju
414. Pemerintah Kab. Mamasa
415. Pemerintah Kab. Majene
416. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
417. Pemerintah Kab. Bulungan
418. Pemerintah Kab. Malinau
419. Pemerintah Kab. Nunukan
420. Pemerintah Kota Tarakan
421. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan

Sebelum Pendaftaran Resmi Dibuka, sebaiknya kita persiapkan segala berkas-berkas yang dibutuhkan, dan juga mental. karena CPNS 2014 menggunakan sistem CAT (Computer Assited Test)

Penerimaan PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Info yang berkembang bagi rekan-rekan yang memiliki ijazah dibawah naungan dinas kesehatan, kabar gembira untuk anda. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan menerima Pegawai Tidak tetap dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. informasi ini dibenarkan oleh salah satu staff Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang tidak mau disebutkan namanya.

Info selanjutnya rekan-rekan dapat langsung mendatangi Dinas Kesehatan Provinsi Riau,
Tanggal : 05 Agustus 2014 s/d 08 Agustus 2014

Tempat : Dinkes Riau

Pukul : 08.30-15.00 WIB

Pengirim (Contact Person) : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

silahkan kunjungihttp://dinkesriau.net/agenda-51-penerimaan-pegawai-ptt-dinkes-riau.html

Cpns 2014

Banyak rekan-rekan yang bertanya kapan penerimaan CPNS 2014 dibuka, bagaimana syaratnya, lalu prosedurnya seperti apa?. pertanyaan itu selalu muncul. sedikit informasi bagi rekan-rekan dapat melihat info pengumuman di website resmi milik BKN yaituhttp://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=home vagi rekan-rekan dapat melihat pengumuman nya disitus tersebut. info yang berkembang pendaftaran akan mulai dibuka tanggal 11 agustus, ya kita tunggu aja sambil menunggu info selanjutnya.